Pembangunan Kawasan Wisata Bromo Dikritik Walhi Karena Rawan Bencana

Proses pengembangan kawasan wisata di Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru (TNBTS) dikritik habis-habisan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur karena dianggap rawan bencana. daerah rawan bencana.

Juga terdapat papan nama di kawasan pengembangan proyek pariwisata yang bertuliskan “Kawasan Bencana”. “Karena ada gas beracun di bawah (lantai) yang bisa tiba-tiba bocor atau meledak. Ada juga kemiringan (lantai) hingga 60 derajat, ”kata Lila.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR berencana membangun sejumlah fasilitas penunjang kawasan wisata lokal. Dimulai dengan pembangunan jembatan kaca, glamour camp (glamping), host family dan restoran di tiga titik yaitu kawasan Jemplang, dari arah Probolinggo dan arah Kabupaten Malang.

Lila tidak hanya menyebabkan bencana, dia juga mengatakan bahwa kawasan proyek pariwisata adalah tanah Hilahila, atau tanah suci bagi orang Tengger.

Bagi masyarakat Tenggeresen, tanah memiliki makna yang sangat dalam, karena dalam konsep Hindu dianggap sebagai pusat religi dan mata pencaharian bagi Sang Hyang Widhi.

Di tanah ini, masyarakat Tengger melakukan kegiatan pertanian yang dianggap keramat atau kegiatan yang disakralkan, dan mereka akan kehilangan kegiatan pemujaan mereka untuk menyediakan gandum bagi nenek moyang mereka.

“Di Jemplang (titik pengembangan proyek pariwisata) ada kawasan yang diyakini masyarakat Tengger sebagai tempat kembalinya orang-orang yang meninggal di sana,” kata Lila.

Dengan kegiatan pertanian ini, produk tersebut ditambatkan dalam setiap upacara Kasada. dimana masyarakat adat Tengger membuang hasil produksinya ke kawah Gunung Bromo dengan harapan terhindar dari bencana.

Menurut dia, sesuai aturan, proyek pariwisata di kawasan TNBTS tidak melanggar etika lingkungan, melainkan mengabaikannya.

Kontroversi antara Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan kelompok aktivis lingkungan Walhi Jawa Timur diyakini akan mudah diselesaikan jika keduanya bisa bertemu dan duduk bersama.

 Ketua Forum Ekowisata Jawa Timur Agus Wiyono memberikan penilaiannya pada Selasa pagi, 14 September 2021 Tidak buruk.

Dia mengatakan TNBTS telah merujuk instruksi dari Jakarta untuk melaksanakan program nasional 10 Destinasi Wisata Prioritas, atau sering disebut “10 Bali Baru”, yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo.

Program ini sebenarnya mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional.

Namun, ia menambahkan, model pendekatan formal TNBTS sebelumnya harus dibarengi dengan pendekatan informal dan kultural.

Agus berharap seluruh elemen masyarakat di desa penyangga diundang untuk menanyakan apakah TNBTS melakukan konsultasi publik.Jangan hanya mengundang segelintir orang, seperti elit desa dan elemen terkait pemerintahan kabupaten.

“Seharusnya tidak ada perubahan zona yang diketahui terlebih dahulu oleh warga Jakarta, bukan warga desa penyangga. Padahal, mereka yang pertama merasakan dampaknya,” kata Agus.

Bagi Walhi, Agus juga mengatakan tidak ada yang salah dengan kritiknya terhadap perubahan zona tersebut.

Pembangunan Kawasan Wisata Bromo Dikritik Walhi Karena Rawan Bencana
Kembali ke Atas